HUBUNGAN ANTARA EKSEKUTIF DENGAN PARTAI POLITIK

 

dede-sembada.jpg

The wise shall lead and Rule and The Ignorn’t shall follow ,Plato

Setiap orang sudah ditentukan apakah jadi seorang pemimpin atau pengikut ,pemimpin yang dihasilkan hendaklah orang yang bijak dan mampu ,bagi yang tidak bijak sebaiknya jadi pengikut saja.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Eksistensi suatu negara yang disebut sebagai negara hukum antara lain tercermin dari beberapa hal, yang biasanya disebut- sebagai ciri negara hukum (rechtsstaat) di mana pada umumnya juga terdapat dalam UUD 1945, diantaranya adalah adanya pembagian kekuasaan dalam negara (scheiding van macht) yang menurut istilah Montesque “Trias Politik” Pembagian kekuasaan dibidang Eksekutif ,Legeslatif dan yudikatif . Berdasarkan realitas hukum yang demikian, maka peran parpol dalam mekanisme demokrasi masih strategis,karena anggota legeslatif berasal dari partai politik ,sehingga untuk menjaga stabiltas politik dalam sistim pemerintahan yang menganut trias politik peran parpol sangat strategis .begitupan yang terjadi pada pemerintah daerah sejalan dengan semangat otonomi daerah peran parpol sangatlah vital .

 

Aspek legal

Awal hubungan Partai politik dengan eksekutif dapat juga dijelaskan secara lain dengan melihat realitas hukum yang berlaku di negeri ini. Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dari satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lebih rinci, Pasal 36 PP N0. 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.Berdasarkan realitas hukum yang demikian, maka peran parpol dalam mekanisme demokrasi masih strategis. Selain merupakan pintu masuk bagi setiap individu yang ingin meraih kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi juga semakin kuatnya daya tawar lembaga DPRD ( di mana di dalamnya duduk perwakilan Parpol) di era otonomi daerah juga turut menentukan pula stabilitas politik daerah.

Hubungan Eksekutif dengan Parpol

Eksekutif dalam konteks ini didefinisikan pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik dan memenangkan pilkada langsung dan perangkat daerah otonom sebagai lingkaran birokrasi dari bupati dan wakil bupati terpilih. Berdasarkan logika sebelumnya, maka menurut saya,hubungan antara eksekutif dan partai politik dibangun dan dikembangkan di ada tiga pilar utama :

Pertama, konteks demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Eksekutif dan Parpol sama-sama merupakan institusi yang bertanggung jawab atas berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat kemakmuran dan kesejehteraan rakyat. Peran kedua institusi ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Eksekutif menjalankan fungsi pemerintahan untuk mengatur, melayani, memberdayakan masyarakat dan taat pada rule of game. Partai politik menjadi disatu sisi menjembatani kepentingan publik konstituennya dengan eksekutif tetapi juga melakukan pengawasan politik melalui wakilnya di DPRD terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kedua, konteksnya dengan realitas politik . Dalam Pilkada langsung,antara parpol dan eksekutif,sumber legitimasi kekuasaannya sama yaitu dari rakyat secara langsung. Tetapi typology hubungan antara parpol dan eskekutif dengan publik pemilih bisa berbeda. Hasil jajak pendapat Kompas dapat membantu menjelaskan perbedaan hubungan tersebut. Ketika konstituen pemilih tidak lagi menjadikan kesamaan partai sebagai dasar pilihan, maka dasar perekatnya bergeser karena popularitas eksekutif.Dengan demikian legitimasi politik ekeskutif bukan lagi dari parpol tetapi langsung dari publik konstituen. Namun demikian, Partai Politik tetap dapat memanfaatkan popularitas eksekutif atas dasar etika politik dan pemerintahan karena parpol adalah pintu masuk bagi calon terpilih. Partai politik dapat mengatakan bahwa keberhasilan dan papularitas eksekutif adalah keberhasilan dan popularitas partai politik juga, karena sesungguhnya program dan kegiatan eksekutif dibangun di atas visi dan misi bersama.

Ketiga, konteks etika politik dan pemerintahan. Etika dalam hal ini berhubungan dengan nilai-nilai yang mendasari hubungan antara eksekutif dan partai politik. Nilai terbentuk dari suatu kesamaan pemahaman, cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak yang secara berkelanjutan dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Partai politik atau gabungan partai politik merelakan partainya sebagai pintu masuk bagi pribadi untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesungguhnya ada kesamaan dalam pemahaman, cara berfikir tentang pembangunan daerahnya. Dengan kata lain, eksekutif dan parpol mempunyai kesamaan dalam visi dan misi pembangunan. Visi adalah cara pandang jauh ke depan,kemana instansi pemerintah dan seluruh kekuatan daerah dan nasional harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Keduanya mempunyai pemahaman yang sama tentang gambaran keadaan masa depan yang diinginkan seluruh elemen daerah, cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sedangkan misi adalah merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita di masa mendatang. Oleh karena antara Parpol dan eksekutif mempunyai kesamaan Visi dan misi maka parpol secar etis bertanggung jawab pula atas implementasinya dalam bentuk rencana dan pelaksanaan pembangunan tahunan, lima tahunan dan jangka panjang. Pad tataran yang normative, hubungan ini kemudian menjadi mendapat pengesahan secara legal dalam berbagai bentuk. Fungsi Kkontrol parpol penting sekali untuk tetap menjaga supaya eksekutif berjalan dalam visi, misi, kegiatan dan program yang sama.

Penutup

Bobot dan Kelanggengan hubungan antara Partai Politik dan eksekutif ditentukan oleh kemampuan kedua belah pihak untuk memanipulasi ketiga dasar hubungan diatas yaitu demokrasi, realitas politik dan etika politik dalam pemerintahan,Sebaliknya bobot hubungan menjadi merosot dan tidak langgeng apabila terjadi kemerosotan pemahaman ketiga dasar hubungan itu baik yang dilakukan secara bersama-sama ataupun oleh salah satu dari kedua komponen, yaitu parpol atau partai politik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: